AJI dan IJTI Kecam Kekerasan terhadap Wartawan

0
100

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, mewakili pihak kepolisian, menyampaikan permohonan maaf atas tindak kekerasan aparat kepolisian terhadap jurnalis saat mengawal aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

Ucapan permintaan maaf tersebut disampaikan Zahwani Pandra Arsyad saat hadir dalam diskusi publik bertajuk ‘Kebebasan Pers Diujung Tanduk?’ yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah (Pengda) Lampung, di Umah Bone, Jalan Way Ngison Nomor 3, Pahoman, Bandar Lampung, Minggu, 6 Oktober 2019, mulai pukul 09.30 WIB hingga 12.00 WIB.

Zahwani Pandra Arsyad pun memastikan, saat ini para anggota polisi sudah mulai dibekali dengan pelatihan–pelatihan.

Menurut Zahwani Pandra Arsyad, kejadian kekerasan aparat kepolisian terhadap insan pers bukan hanya terjadi saat ini saja.

“Saat orde lama juga ada,” kata Zahwani Pandra Arsyad, Minggu, 6 Oktober 2019.

Bahkan, lanjut Zahwani Pandra Arsyad, ada sejumlah penghargaan kepada insan pers untuk mengenang jasa–jasa mereka.

Menurut Zahwani Pandra Arsyad, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, saat ini mengedepankan prinsip modern, professional dan terpercaya sesuai dengan undang–undang.

Ketua AJI Bandar Lampung Hendry Sihaloho menyatakan, setidaknya ada 13 jurnalis yang mengalami intimidasi dan kekerasan selama meliput gelombang demonstrasi di berbagai daerah, akhir September 2019.

“Jumlah tersebut belum termasuk yang meliput demo dalam beberapa hari terakhir,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima Tribunlampung.co.id, Minggu, 6 Oktober 2019.

Secara umum, lanjut Hendry Sihaloho, bentuk kekerasan terhadap para pewarta seperti intimidasi, pemukulan, penghapusan foto dan video, serta perampasan alat kerja.

Kebanyakan, terus Hendry Sihaloho, yang melakukan kekerasan tersebut adalah aparat.

Banyaknya jurnalis yang mengalami kekerasan, tegas Hendry Sihaloho, merupakan persoalan serius.

Hal tersebut, imbuh Hendry Sihaloho, menjadi catatan buruk terhadap kebebasan pers.

“Padahal, dalam Pasal 4 UU 40/1999 tentang Pers disebutkan, bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,” tegas Hendry Sihaloho.

Ketua IJTI Pengda Lampung Hendri Yansah menyatakan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Sementara, Pasal 18 mengatur bahwa setiap orang yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik diancam pidana maksimal dua tahun penjara, atau denda paling banyak Rp 500 juta,” ungkap Hendri Yansah.

Hendri Yansah menambahkan, pers yang bebas akan memunculkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab.

Melalui kebebasan pers, imbuh Hendri Yansah, masyarakat dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah.

“Sehingga, muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri,” papar Hendri Yansah.

Pada dasarnya, terus Hendri Yansah, kebebasan pers bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Dengan kebebasan pers, lanjut Hendri Yansah, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi.

“Sehingga, memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi,” ujar Hendri Yansah.

Dalam kesempatan diskusi tersebut, AJI Kota Bandar Lampung dan IJTI Pengda Lampung mengeluarkan pernyataan sikap atas tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian.

1. Mengecam serta mengutuk semua tindakan penghalangan, kekerasan, dan intimidasi yang dilakukan aparat keamanan terhadap jurnalis yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik;

2. Mendesak semua pihak untuk tidak melakukan penghalangan, kekerasan, dan intimidasi kepada jurnalis pada saat menjalankan kerja–kerja jurnalistik;

3. Melakukan reformasi terhadap kepolisian;

4. Mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis;

5. Mendorong jurnalis yang mengalami kekerasan segera melapor;

6. Kepolisian harus menghormati UU Pers dan aktivitas jurnalistik jurnalis di lapangan;

7. Menolak Rancangan KUHP, di mana sejumlah pasalnya berpotensi mengancam kebebasan pers;

8. Mendesak pemerintah membuka akses seluas–luasnya bagi jurnalis di Papua, termasuk pemantau HAM independen

SUmber : tribun

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here